HVDC di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di dunia. Akibatnya, konsumsi energi listriknya pun cukup besar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh kementrian ESDM, pada tahun 2012 penggunaan listrik di Indonesia mencapai 173.390 GWh. Angka tersebut terdiri atas 60.176 GWh untuk konsumen industri, 30.998 GWh untuk konsumen komersial, 10.964 GWh untuk konsumen publik, dan sisanya 72.133 GWh untuk konsumen rumah tangga. Konsumsi pada tahun 2012 sendiri meningkat 10% dibandingkan dengan konsumsi pada tahun 2011 yang mencapai angka 157.993 GWh.[1]

Dengan total konsumsi sebesar 173.390 GWh, tentunya merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi PLN sebagai penyedia listrik nasional. Tuntutan yang diberikan oleh konsumen sendiri tetap berkisar kepada 3 hal. Ketersediaan daya pada saat dibutuhkan, stabilitas dalam penyediaan layanan, serta kualitas listrik yang tetap terjaga dengan baik. Kesemua hal tersebut dapat diatasi apabila sumber listrik (pembangkit) yang ada mencukupi untuk segala kebutuhan pada berbagai waktu beban puncak. namun, apabila tidak ada satu sumber listrik yang mencukupi untuk keseluruhan beban, maka dapat digunakan interkoneksi antara beberapa sumber listrik. Sehingga, keseluruhan beban tetap terampu.

Dalam prakteknya, di Indonesia telah dijalankan sistem interkoneksi antar pembangkit. Seperti di Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali yang telah terkoneksikan melalui sistem Jamali (Jawa, Madura, dan Bali). Namun, karena konsumsi yang cukup besar di Pulau Jawa dan Bali sebesar 76,3 % dari konsumsi nasional (data PLN 2008) , sering kali faktor kestabilan dalam penyediaan layanan terganggu. Tercatat beberapa kali terjadinya pemadaman listrik terjadi.

Untuk mengatasi hal di atas, maka pemerintah mencoba untuk membangun beberapa pembangkit listrik. Utamanya yang menggunakan bahan bakar batu bara. Salah satu alasan menggunakan bahan bakar batu bara adalah masalah biaya. Apabila menggunakan BBM, maka pembangkit harus membeli minyak yang mana harganya dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Sehingga, biaya produksi listrik akan semakin besar. Di sisi lain, dengan cadangan batu bara sebesar 104,8 miliar ton menyebabkan biaya produksi dapat ditekan karena tidak perlu membeli BBM. Sehingga, berdasarkan MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) akan dibangun beberapa pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara. Pada tahun 2020 sendiri ditargetkan lebih dari 50 % pembangkit yang beroperasi di Sumatera akan menggunakan batu bara.[2]

Permasalahan muncul ketika 90% cadangan batu bara berada di Sumatera. Akibatnya, ketika pembangkit di pulau lain akan menggunakan batu bara maka akan muncul biaya transportasi. Asumsikan akan dibangun sebuah pembangkit baru di Jawa Timur menggunakan bahan bakar batu bara. Maka, akan ada biaya transportasi dari Sumatera ke Jawa Timur. Biaya tersebut akan membengkak apabila harga BBM naik, mengingat transportasi di Indonesia mayoritas masih menggunakan BBM. Melihat hal tersebut, maka muncul solusi untuk membuat interkoneksi antara pembangkit di Pulau Sumatera dengan pembangkit di Pulau Jawa.  Transmisi yang digunakan adalah transmisi HVDC (high voltage direct current). Beberapa negara telah mengaplikasikan sistem transmisi ini. Diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, China, India, Malaysia, Australia dan New Zealand, serta beberapa negara Eropa.

Untuk transmisi yang panjang, transmisi HVDC memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh transmisi HVAC. Diantaranya adalah rugi saluran yang lebih kecil, tidak dibutuhkan operasi sinkron, serta lebih murah apabila tidak memperhitungkan converter pada ujung transmisi[3]. Sistem ini sejatinya telah dirancang sesuai dengan RUPTL 2010-2019 yang rencananya akan beroperasi pada 2016 dengan panjang 1100 km untuk transmisi menggunakan tegangan 500 kV dan 462 km untuk tegangan 250 kV[4]. Sistem transmisi ini dirancang untuk dapat mengalirkan daya hingga 3000 MW.

Pembangunan transmisi HVDC sendiri juga menunggu beberapa pembangkit yang baru dibangun untuk beroperasi. Utamanya untuk pembangkit-pembangkit di Pulau Sumatera. Tercatat menurut MP3EI, lebih dari sepuluh pembangkit dengan berbagai kapasitas diharapkan akan siap beroperasi paling lambat pada tahun 2015. Diantaranya adalah PLTU mulut tambang Sumatera Selatan yang berkapasitas 4×150 MW.

Permasalahan terbesar dari proyek ini adalah ketersediaan dana. Setidaknya dibutuhkan US$ 2,5 miliar untuk proyek ini[5]. Biaya terbesar terjadi pada bagian converter DC-AC (Inverter). Hal inilah yang menyebabkan proyek ini beberapa kali mundur pengerjaannya. Hingga pada akhirnya proyek ini ditargetkan selesai tidak pada tahun 2016, namun mundur hingga 2018 setelah pemerintah mendapatkan pinjaman lunak dari JICA.

Pada akhirnya, diharapkan pada 2018 diharapkan jika proyek ini telah selesai dan dapat beroperasi secara maksimal. Sehingga, permasalahan yang ada saat ini dapat terselesaikan. Serta dapat mendukung perekonomian Indonesia yang lebih baik.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s